• info@yakin-indonesia.org   
  • +62-21-7230827, 7397046




    Keputusan Menteri PUPR NO. 66/KPTS/M/2018 Tentang Komite Keselamatan Konstruksi   |   Surat Edaran Menteri PUPR No. 1/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil dalam Penyusunan HPS Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi di KemenPUPR   |   Permen No. 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR   |   Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR No. KU.0301-Sj/600 perihal Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA 2018   |   Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional PUPR   |   SE lnspektur Jenderal Nomor: 09/SE/IJ/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi lnspekorat Jenderal Kementerian PUPR dan SK lnspektur Jenderal Nomor 33/KPTS/IJ/2017 tentang Pembentukan Klinik Konsultasi lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR   |   Announcement of Contract Awarded for National Management Consultant (NMC) for PAMSIMAS III   |   Capacity Building - Penerapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)   |   Informasi Seleksi Terbuka JPT Pratama di Badan POM   |   Sayembara Desain Logo LPJK   |   Lomba Foto Konstruksi Indonesia   |   


    FORUM INDUSTRI KONSTRUKSI INDONESIA 2017 (FIKI 2017)

    Ruang Sidang Sapta Taruna Kementerian PUPR RI

    29 Agustus 2017 09:00:00 s/d 29 Agustus 2017 17:30:00


    FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)
    TEMA
    Harmonisasi dan Sinkronisasi Sesuai Dengan Amanat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi:
    - Meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha jasa konstruksi nasional untuk menyongsong era baru konstruksi Indonesia.
    - Terselenggaranya usaha konstruksi sesuai standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) untuk menyongsong era baru konstruksi Indonesia.
    - Meningkatkan kompetensi, profesionalitas, produktivitas tenaga kerja konstruksi nasional untuk menyongsong era baru konstruksi Indonesia.
    - Meningkatkan kualitas dan penggunaan material dan peralatan konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri untuk menyongsong era baru konstruksi Indonesia.

    PESERTA
    1) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat
    2) Kementerian Ketenagakerjaan
    3) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
    4) Kementerian Perhubungan
    5) Kementerian Perindustrian
    6) Kementerian Perdagangan
    7) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
    8) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    9) Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP

    KEYNOTE SPEAKER
    Ir. YUSID TOYIB, M.Eng.Sc. (Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR)

    NARA SUMBER
    1) MUKHTAR ROSYID HARJONO, S.Si, MT (Kasubdit Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi, Kementerian PUPR);
    2) GUMILANG M. YANI, ST, MT (Pengawas Ketenagakerjaan K3, Kementerian Ketenagakerjaan);
    3) PRAHORO YULIJANTO NURTJAHYO, Ph.D. (Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur, Kementerian ESDM)
    4) Ir. SUPRASETYO (Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Kawasan Dan Kemitraan Kementerian Perhubungan);
    5) Drs. SRI BAGUS GURITNO, Ak. MSc, CA. (Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS)
    6) Dr. HASUDUNGAN SIHOMBING, MSi, MBA (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Ketua Asosiasi Perencana Indonesia);
    7) Ir. BACHTIAR SIRADJUDDIN, MM, IPU (Komite Perencanaan, Harmonisasi Kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi/BNSP)

    MODERATOR
    1) Ir. S. POLTAK H. SITUMORANG, SH
    2) Drs. JONI PIDEL PATANDUNG, MM
    3) BERMAN SITORUS
    4) Ir. PAULUS A.C. TANGKERE, MM, IPM

    SESI I
    SINKRONISASI DAN HARMONISASI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
    Rekomendasi:
    1. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, Kementerian PUPR diharapkan memperhatikan perkembangan konstruksi global (untuk mengantisipasi daya saing), perkembangan sektor lain selaku stake holders (untuk sinkronisasi dan harmonisasi), serta melibatkan peran masyarakat (untuk kesiapan implementasi dan sosialisasi).
    2. Bahwa aturan tentang penyelengaraan jasa konstruksi ditentukan oleh pemerintah pusat, daerah tidak diperbolehkan membuat kebijakan khusus dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Untuk itu Perlu dipertegas batasan kewenangan antara peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
    3. Peningkatan standar remunerasi dan insentif khususnya bagi tenaga kerja yang bersertifikat dikaitkan dengan Pengembangan berkelanjutan (Continuous Professional Development, CPD).
    SESI II
    PERAN SERTA JASA KONSTRUKSI DALAM MENSUKSESKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
    Rekomendasi:
    1. Kerjasama antara Bappenas dan Kementerian PUPR dalam meningkatkan kemampuan (capacity building) Badan Usaha Jasa Konsultansi Konstruksi agar dapat berpartisipasi mulai dari tahap Perencanaan (identifikasi Proyek, studi Pendahuluan), Penyiapan (outline business case, OBC; final business case, FBC) dan Transaksi (prakualifikasi, request for proposal, bid award, tandatangan perjanjian, financial close).
    2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KPBU, Pengadaan barang dan jasa, Investasi, Keuangan serta Peraturan-Peraturan Daerah.
    3. Evaluasi remunerasi agar lebih menarik bagi para profesional khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur yang menyumbang sekitar 7% sisi produksi dalam pertumbuhan ekonomi.
    4. Memberikan penjelasan lebih detil mengenai kerja sama antara pemerintah dengan swasta (Kemitraan Pemerintah Dan Badan Usaha, KPBU) dalam penyediaan infrastruktur serta mekanisme penjaminan infratruktur.

    SESI III
    HARMONISASI DAN SINKRONISASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI
    Rekomendasi:
    1. Perhubungan memberi informasi tentang standar-standar yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi di sektor perhubungan.
    2. Kemenaker memberikan panduan mengenai smk3l kepada sektor dalam mengembangkan panduan penerapan SMK3L
    3. ESDM memberi informasi tentang standar-standar yang dibutuhkan dalam pekerjaan konstruksi di sektor esdm.standar kompetensi/ sertifikat tunggal di semua sektor, dan dapat berlaku disektor lainnya
    4. Sertifikasi di jasa konstruksi harus memenuhi persyaratan yang diberlakukan di sektor lainnya dalam hal ini untuk esdm dan perhubungan karena diawasi oleh internasional.
    5. Peran BNSP sebagai koordinator dan pusat penerbitan SKKNI perannnya perlu diperkuat, selain menerima pendaftaran SKKNI, juga lebih aktif menyelaraskan serta harmonisasi masing-masing SKKNI agar supaya tidak terjadi overlapping SKKNI antar sektor.
    6. Peluang jasa konstruksi untuk melakukan perbaikan agar sertifikat yang dikeluarkan dapat digunakan di sektor lainnya.
    7. Sektor Jasa konstruksi harus lebih intensif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses sertifikasi tenaga kerja termasuk sertifikasi kompetensi K3 maupun dalam implementasinya di lapangan.
    8. Instansi pembina sektor dapat mengembangkan pedoman penerapan SMK3L sesuai dengan kebutuhan.

    “ Wujudkan Industri konstruksi nasional yang handal dan siap bersaing ”