• info@yakin-indonesia.org   
  • +62-21-7230827, 7397046




    Keputusan Menteri PUPR NO. 66/KPTS/M/2018 Tentang Komite Keselamatan Konstruksi   |   Surat Edaran Menteri PUPR No. 1/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil dalam Penyusunan HPS Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi di KemenPUPR   |   Permen No. 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR   |   Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR No. KU.0301-Sj/600 perihal Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA 2018   |   Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional PUPR   |   SE lnspektur Jenderal Nomor: 09/SE/IJ/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi lnspekorat Jenderal Kementerian PUPR dan SK lnspektur Jenderal Nomor 33/KPTS/IJ/2017 tentang Pembentukan Klinik Konsultasi lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR   |   Announcement of Contract Awarded for National Management Consultant (NMC) for PAMSIMAS III   |   Capacity Building - Penerapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)   |   Informasi Seleksi Terbuka JPT Pratama di Badan POM   |   Sayembara Desain Logo LPJK   |   Lomba Foto Konstruksi Indonesia   |   

    Swasta Sebut Hanya Nonton Proyek Infrastruktur, Ini Kata BUMN
    BUMN konstruksi angkat bicara soal dominasi di proyek infrastruktur.

    15 Maret 2018 13:15:00



    Jakarta - BUMN konstruksi angkat bicara soal dominasi di proyek infrastruktur. Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menjelaskan soal itu.

    Dia mengatakan mengapa pihaknya minim melibatkan kontraktor swasta karena proyek yang mereka kerjakan merupakan suatu penugasan dari pemerintah lewat Kementerian BUMN, yang mana dari segi kelayakan (feasible) tidak begitu memungkinkan untuk tujuan komersial.

    "Hutama Karya ini saat ini ada penugasan, tetapi yang ditugaskan adalah proyek infrastruktur yang tidak feasible secara komersial, tapi secara ekonomi," katanya dalam diskusi bersama pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Rabu (14/3/2018).

    Meski sejumlah proyek infrastruktur sudah mulai menjajaki skema pembiayaan yang lebih kreatif tanpa mengandalkan APBN, tapi masih ada proyek yang menggunakan cara lama yang jika melibatkan swasta rasanya tidak memungkinkan.

    "Itu juga tidak tahu, waktunya sudah dibayar, uangnya dari mana," ujarnya.

    Dia mencontohkan, misalnya untuk proyek tol Trans Sumatera dan Bendungan Way Apu di Maluku akan rumit jika melibatkan swasta. "Masalah tanah, baik BUJT (badan usaha jalan tol) maupun kontraktor itu harus memberikan dana talang. Libatkan swasta ini juga sungkan," jelasnya.

    "Kita dengan BUMN itu juga ada penugasan. Dengan Waskita Karya di Way Apu. Itu baru dibayar tahun depan. Belum juga untuk pembebasan tanah, diputuskan, tapi dana pemerintah belum ada. Belum matangnya dana, kita mau ajak swasta pun jadi mikir," tambahnya.


    Sumber: https://finance.detik.com/infrastruktur/d-3917043/swasta-sebut-hanya-nonton-proyek-infrastruktur-ini-kata-bumn




    Berita Lainnya


    Kunjungi Sumut, Dubes Turki Tawarkan Kerja Sama Infrastruktur

    Duta Besar (Dubes) Turki Mehmet Kadri Sander Gurbuz menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Sumatera Utara. Mehmet menjelaskan kedatangannya ke Sumut ......

    Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar

    “Ayo dong swasta dilibatkan,” curhat Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bambang Rachmadi saat diskusi......

    Pembekalan Akreditasi LSBU/LSP AKTI - GABPEKNAS - HIPTASI

    Pembekalan Akreditasi LSBU/LSP AKTI - GABPEKNAS - HIPTASI Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

    Sebentar Lagi, 2 Proyek Jalan Tol Senilai Rp24,40 Triliun Dilelang

    Eka mengakui bahwa proses lelang Serang—Panimbang seksi 2 sepanjang 33 kilometer memang sedikit tertunda dari rencana pada kuartal pertama 2018 kare......

    Menteri BUMN Dorong Industri Lokal Pacu Produksi Komponen Listrik

    Rini menilai kemampuan Indonesia dalam memproduksi kemponen pembangkit listrik masih sangat minim.
  • Semua Berita

    “ Wujudkan Industri konstruksi nasional yang handal dan siap bersaing ”