• info@yakin-indonesia.org   
  • +62-21-7230827, 7397046




    Keputusan Menteri PUPR NO. 66/KPTS/M/2018 Tentang Komite Keselamatan Konstruksi   |   Surat Edaran Menteri PUPR No. 1/SE/M/2017 tentang Penentuan Biaya Langsung Personil dalam Penyusunan HPS Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi di KemenPUPR   |   Permen No. 35/PRT/M/2016 tentang Cetak Biru Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian PUPR   |   Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR No. KU.0301-Sj/600 perihal Persiapan Pelaksanaan Pelelangan Dini TA 2018   |   Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 12/SE/M/2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing PNS dalam Jabatan Fungsional PUPR   |   SE lnspektur Jenderal Nomor: 09/SE/IJ/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Konsultasi lnspekorat Jenderal Kementerian PUPR dan SK lnspektur Jenderal Nomor 33/KPTS/IJ/2017 tentang Pembentukan Klinik Konsultasi lnspektorat Jenderal Kementerian PUPR   |   Announcement of Contract Awarded for National Management Consultant (NMC) for PAMSIMAS III   |   Capacity Building - Penerapan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)   |   Informasi Seleksi Terbuka JPT Pratama di Badan POM   |   Sayembara Desain Logo LPJK   |   Lomba Foto Konstruksi Indonesia   |   

    Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar
    Pemerintah pun telah mendorong agar swasta dapat lebih berpartisipasi

    14 Maret 2018 13:00:00



    “Ayo dong swasta dilibatkan,” curhat Wakil Ketua Umum III Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Bambang Rachmadi saat diskusi bertajuk ‘Indonesia Infrastructure Incorporated’ di Jakarta, Rabu (14/3/2018). Kenyataannya, dalam medio 2015-2019 pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.700 triliun untuk mengejar ambisinya menyelesaikan proyek infrastruktur. 

    Pemerintah pun telah mendorong agar swasta dapat lebih berpartisipasi. Dari total anggaran yang dibutuhkan, kemampuan APBN hanya 33 persen atau sekitar Rp 1.551 triliun. Sisanya, pemerintah menyerahkan kepada BUMN sebesar Rp 1.175 triliun ekuivalen 25 persen dan Rp 1.974 triliun atau sekitar 42 persen kepada swasta. Namun, Bambang menilai, dalam realisasinya perusahaan pelat merah atau BUMN karya justru mendominasi proyek-proyek nasional yang ada. 

    “BUMN itu sekitar 55 persen dari ‘kue’ infrastruktur,” ungkap Bambang. Tak heran, bila kondisi tersebut membuat sebagian kontraktor swasta terpukul. Alih-alih berharap dilibatkan sebagai kontraktor utama, kontraktor swasta justru lebih banyak hanya dilibatkan sebagai sub kontraktor. “Makanya kita imbau BUMN, bagilah jangan sendiri. Kalau itu JO (joint operation), uangnya kan ada di JO. Tapi kalau subkon, kalau dia ingat ya dibayar,” ujarnya.

    Saat ini, jumlah kontraktor swasta terus menurun. Dari sekitar 140.000 kontraktor swasta yang ada, 80.000 di antaranya tergabung di dalam Gapensi. Namun jumlah kontraktor yang masih aktif di Gapensi hanya sekitar 43.000 anggota. Itu artinya, jumlah yang menyusut hampir mencapai 50 persen. “Itu berarti turun terus, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karena enggak ada kerjaan. Atau ada kerjaan, enggak dibayar. Itu fakta,” ucap Bambang. 

    Sekadar informasi, dari 3.953 paket pekerjaan senilai Rp 77,86 triliun yang dimiliki Kementerian PUPR pada tahun lalu, 93 persen diantaranya atau 3.650 paket senilai Rp 32,29 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah. "Paket di atas Rp 100 miliar, 65 persen dikerjakan BUMN dan 35 persen swasta. Untuk paket Rp 50 miliar-Rp 100 miliar, hanya 10 persen dikerjakan BUMN, sementara swasta 90 persen. Di bawah Rp 50 miliar sebanyak 3.650 paket, seluruhnya dikerjakan swasta," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis, Kamis (1/2/2018). Untuk tahun ini, Basuki menambahkan, porsi kontraktor kecil dan menengah naik 31 persen dari tahun sebelumnya. Dari total 4.971 paket senilai Rp 59,96 triliun, 4.776 paket senilai Rp 31,76 triliun digarap kontraktor kecil dan menengah.

    Sumber:
    Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Kontraktor Swasta Gulung Tikar", https://properti.kompas.com/read/2018/03/14/220449821/proyek-infrastruktur-dikuasai-bumn-kontraktor-....
    Penulis : Dani Prabowo
    Editor : Hilda B Alexander




    Berita Lainnya


    Kunjungi Sumut, Dubes Turki Tawarkan Kerja Sama Infrastruktur

    Duta Besar (Dubes) Turki Mehmet Kadri Sander Gurbuz menyampaikan hal itu saat berkunjung ke Sumatera Utara. Mehmet menjelaskan kedatangannya ke Sumut ......

    Swasta Sebut Hanya Nonton Proyek Infrastruktur, Ini Kata BUMN

    BUMN konstruksi angkat bicara soal dominasi di proyek infrastruktur. Direktur Pengembangan Usaha PT Hutama Karya (Persero) Putut Ari Wibowo menjelaska......

    Pembekalan Akreditasi LSBU/LSP AKTI - GABPEKNAS - HIPTASI

    Pembekalan Akreditasi LSBU/LSP AKTI - GABPEKNAS - HIPTASI Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

    Sebentar Lagi, 2 Proyek Jalan Tol Senilai Rp24,40 Triliun Dilelang

    Eka mengakui bahwa proses lelang Serang—Panimbang seksi 2 sepanjang 33 kilometer memang sedikit tertunda dari rencana pada kuartal pertama 2018 kare......

    Menteri BUMN Dorong Industri Lokal Pacu Produksi Komponen Listrik

    Rini menilai kemampuan Indonesia dalam memproduksi kemponen pembangkit listrik masih sangat minim.
  • Semua Berita

    “ Wujudkan Industri konstruksi nasional yang handal dan siap bersaing ”